Oleh: Rangga Sulaiman, S.T., dan Mohamad Arszandi Pratama, S.T., M.Sc.
Pemda dapat memiliki beberapa pilihan penggunaan untuk satu bidang tanah. Lahan dapat dipertimbangkan untuk pasar, fasilitas pelayanan, ruang terbuka, atau penggunaan lain sesuai kebutuhan setempat. Analisis Highest and Best Use (HBU) membantu menilai alternatif dengan memeriksa kondisi fisik, ketentuan yang berlaku, dan kelayakan finansial.
Mengidentifikasi Pilihan dari Kondisi Bidang
Kajian dapat dimulai dengan memahami objek dan kebutuhan daerah. Luas, bentuk, akses, topografi, dan kondisi utilitas memberi batas praktis pada pilihan. Sebuah bidang yang luas tetapi sempit di bagian depan mungkin memerlukan pengaturan akses yang memengaruhi kapasitas bangunan. Bidang lain yang lebih kecil bisa lebih mudah dipakai karena bentuknya sederhana dan akses tersedia.
Dalam HBU, alternatif disaring berdasarkan kelayakan hukum, fisik, dan finansial sebelum menentukan penggunaan yang memberikan nilai tertinggi sesuai premis penilaian. Informasi tata ruang, status penguasaan, dan ketentuan pengelolaan aset membantu menyusun pilihan yang dapat ditelaah. Peta memberi konteks untuk setiap asumsi tersebut.
Penyaringan Alternatif Pemanfaatan
Kelayakan fisik dapat ditelaah dari luas, bentuk, akses, topografi, dan kondisi lahan. Peta membantu melihat hubungan bidang dengan jaringan jalan dan permukiman. Bidang yang luas dapat memiliki bagian yang sulit dibangun karena lereng atau akses yang terbatas. Dalam penyaringan alternatif, kajian tata guna lahan membantu mengidentifikasi fungsi yang sesuai sebelum tim menyusun proyeksi biaya dan penerimaan.
Pemeriksaan berikutnya meliputi status aset dan ketentuan tata ruang. Apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan zonasi, alternatif tersebut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sumber peta dan batas bidang perlu diketahui karena hasil pemeriksaan dapat berubah jika posisi aset masih indikatif (Pemerintah RI, 2021).
Menyusun Perbandingan Kelayakan
Sebagai ilustrasi, lahan dekat jalan kolektor dipertimbangkan untuk pasar, ruang terbuka, atau fasilitas pelayanan. Pasar memerlukan kajian permintaan dan akses distribusi. Ruang terbuka membutuhkan kajian kebutuhan lingkungan dan biaya pengelolaan. Fasilitas pelayanan dapat dipertimbangkan berdasarkan jangkauan penduduk dan hubungan dengan layanan yang sudah ada.
Alternatif yang dipilih untuk analisis finansial perlu memiliki asumsi tentang biaya pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pendapatan jika relevan. Pengujian sensitivitas dapat menunjukkan bagaimana pilihan berubah ketika biaya meningkat atau penggunaan efektif lahan berkurang. Ketika hasil sangat bergantung pada satu asumsi, tim perlu menyatakan data apa yang masih perlu diperiksa.
Jika akses dan zonasinya mendukung, tambahkan rusunawa dan ruang komersial sebagai pembanding pasar dan RTH. Rusunawa memerlukan telaah kebutuhan hunian, akses angkutan, kapasitas utilitas, serta biaya pengelolaan. Ruang komersial memerlukan telaah arus pengunjung dan permintaan pasar. Perbandingan HBU dapat menyajikan kelayakan dan proyeksi finansial tiap pilihan bersama manfaat pelayanan yang ditetapkan Pemda.
Menguji Asumsi Luas Efektif
Sebidang aset dapat memiliki luas tercatat 5.000 meter persegi, sementara kajian awal memperkirakan hanya 3.500 meter persegi yang dapat mendukung kegiatan. Selisih tersebut dapat muncul karena bentuk tapak, kebutuhan akses, atau pembatasan ruang yang masih perlu diperiksa. Apabila perkiraan luas efektif kemudian turun, kapasitas bangunan dan pendapatan yang diasumsikan juga dapat berubah. Kajian perlu menunjukkan angka yang paling menentukan hasil.
Untuk alternatif pasar, hitung pengaruh perubahan tingkat pemanfaatan dan biaya pengelolaan. Untuk fasilitas layanan, periksa jangkauan pengguna serta biaya yang harus ditanggung daerah. Jika ruang terbuka dipertimbangkan, nilai kebutuhan lingkungan dan biaya pemeliharaannya. Data spasial dapat mendukung ketiga perhitungan dengan memperlihatkan hubungan tapak terhadap jalan, permukiman, serta fasilitas yang sudah tersedia.
HBU memiliki kriteria bahwa penggunaan harus mungkin secara fisik, diperbolehkan secara hukum, layak secara finansial, dan menghasilkan nilai tertinggi sesuai konteks penilaian (IVSC). Pemda dapat membaca hasil tersebut bersama mandat pelayanan dan aturan BMD ketika memilih tindakan. Catatan yang membedakan penilaian nilai dari pertimbangan kebijakan membantu pembaca mengikuti alasan pilihan yang akhirnya diajukan.
Penilaian Kelayakan dan Kebutuhan Pelayanan
Alternatif yang dapat dilaksanakan perlu dibandingkan berdasarkan biaya, manfaat, dan risiko. Misalnya, pembangunan pasar dapat memerlukan investasi akses dan utilitas. Penyediaan ruang terbuka mungkin memiliki penerimaan langsung yang rendah, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelayanan di lingkungan padat. Pemda dapat menilai konsekuensi masing-masing pilihan terhadap tujuan pengelolaan aset.
Analisis awal dapat menggunakan data spasial dan informasi biaya yang tersedia. Apabila keputusan memerlukan penilaian formal, penilai membutuhkan dokumen pertanahan, data pasar, serta informasi kondisi fisik yang dapat diperiksa. Hasil analisis perlu mencatat asumsi yang paling memengaruhi pilihan.
Membaca Nilai Bersama Tujuan Pelayanan
Pemda dapat mempertimbangkan hasil HBU bersama kebutuhan layanan dan kebijakan pengelolaan barang. Alternatif dengan proyeksi penerimaan tinggi dapat memiliki konsekuensi terhadap akses publik atau kebutuhan investasi. Kajian yang lengkap memberi ruang untuk membahas konsekuensi tersebut secara terbuka sebelum menentukan keputusan pengelolaan.
Pada tahap penilaian formal, ruang lingkup dan premis penggunaan perlu dikomunikasikan kepada penilai. Peta, data pasar, dan dokumen pertanahan mendukung proses itu. Apabila batas aset masih indikatif, dampaknya terhadap luas efektif atau kelayakan ruang perlu dipertimbangkan dalam asumsi.
Membaca Titik Impas sebelum Mengurutkan Alternatif
Bandingkan dua alternatif yang sama-sama lolos penyaringan awal. Misalnya, opsi A memerlukan biaya tetap Rp120 juta per tahun dan memberikan penerimaan Rp200 juta jika seluruh kapasitas terisi. Dalam ilustrasi sederhana dengan biaya tetap saja, tingkat keterisian 60 persen menutup biaya tahunan. Pada keterisian 75 persen, sisa tahunannya Rp30 juta sebelum biaya investasi dan komponen lain. Jika opsi B mempunyai sisa tahunan yang lebih kecil tetapi kebutuhan investasi awalnya jauh lebih rendah, urutan pilihan dapat berubah ketika arus kas dilihat selama periode yang sama.
Untuk menyusun skenario, uraikan komponen yang bisa berubah secara independen, seperti keterisian, tarif, waktu konstruksi, dan biaya pemeliharaan. Uji perubahan salah satu komponen sebelum menggabungkan beberapa kondisi yang merugikan. Jika keterlambatan enam bulan mengubah hasil lebih besar daripada penurunan tarif, tim dapat memusatkan telaah pada jadwal perizinan dan akses konstruksi. Catat bahwa simulasi menggunakan angka ilustratif serta ganti asumsi dengan bukti ketika kajian diteruskan.
Aset yang berfungsi untuk pelayanan memerlukan pembacaan tambahan. Jika opsi komersial menggeser fasilitas yang dibutuhkan warga, perkirakan kapasitas fasilitas pengganti, biaya peralihan, dan dampak terhadap akses pengguna. Perbandingan yang membawa biaya tersebut ke dalam tabel membantu pengambil keputusan melihat alasan sebuah alternatif gugur walaupun proyeksi penerimaannya tinggi.
Menyusun Hasil yang Bisa Dibandingkan
Satu peta dapat menunjukkan lokasi aset dan faktor fisik utama. Catatan kajian kemudian menjelaskan alternatif yang ditinjau, alasan pemilihan, sumber data, dan perubahan yang dapat memengaruhi hasil. Dengan struktur tersebut, pengelola aset dapat meninjau kembali keputusan ketika ada perubahan zonasi, biaya, atau kebutuhan pelayanan.
Memperkirakan Dampak Waktu dan Biaya
Dua alternatif bisa sama-sama layak secara fisik dan sesuai dengan zonasi, tetapi waktu untuk mewujudkannya berbeda. Sebagai contoh, pasar yang dibangun bertahap dapat mulai beroperasi lebih awal, sedangkan pembangunan fasilitas yang memerlukan pembebasan akses mungkin baru berjalan setelah persoalan tersebut selesai. Dalam analisis, perkiraan biaya dan manfaat perlu ditempatkan pada tahun terjadinya agar perbandingan tidak mengabaikan waktu.
Pengelola juga dapat menyajikan skenario untuk menguji asumsi yang paling berpengaruh. Jika kenaikan biaya konstruksi membuat satu alternatif tidak layak, jelaskan seberapa besar perubahan yang menimbulkan dampak itu. Jika alternatif pelayanan publik dipilih berdasarkan kebutuhan wilayah, catat ukuran manfaat yang dipakai, seperti kapasitas layanan atau jangkauan warga. Dokumen penugasan dapat merujuk pada kerangka IVS untuk menyatakan premis nilai dan asumsi yang dipakai pada kajian formal (IVSC).
Kesimpulan
Analisis HBU membantu menyaring penggunaan yang layak untuk dikaji. Bagi aset daerah, hasil analisis digunakan bersama mandat pelayanan, aturan pemanfaatan barang milik daerah, dan ketentuan tata ruang.
Daftar Pustaka
International Valuation Standards Council.. International Valuation Standards. Diakses 13 November 2026.
International Valuation Standards Council.. Standards Glossary. Diakses 13 November 2026.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2026). Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah.
Kementerian Dalam Negeri. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kementerian Keuangan. (2019). PMK Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2024). Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.08 PSAP 07.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014, 2020). PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.




