Mengapa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sangat Terbantu dengan Peta Spasial Aset Daerah?


Oleh: Rangga Sulaiman, S.T., dan Mohamad Arszandi Pratama, S.T., M.Sc.

Dalam penilaian aset tanah, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) memerlukan informasi yang membantu mengenali objek dan memahami kondisi lokasinya. Peta situasi dapat memperlihatkan bentuk bidang, akses, bangunan, dan penggunaan lahan di sekitar aset. Informasi tersebut membantu penilai merencanakan pemeriksaan dan memahami hubungan objek dengan lingkungannya.

Menentukan Data sesuai Tujuan Penugasan

Kebutuhan penilai bergantung pada tujuan penugasan dan karakteristik aset. Penilaian untuk kebutuhan pengelolaan dapat membutuhkan informasi luas, akses, dan penggunaan saat ini. Apabila terdapat bangunan, posisi bangunan, foto, serta informasi kondisi dan fungsi dapat membantu mengarahkan inspeksi. Dokumen yang diberikan perlu disertai tanggal atau versi.

Satu bidang dapat memiliki akses yang tercatat pada dokumen dan akses fisik yang terlihat pada peta. Kedua informasi ini perlu disampaikan karena konsekuensinya dapat berbeda. Misalnya, jalan menuju aset dapat melintasi tanah lain. Peta membantu menunjukkan lintasannya, sedangkan dokumen yang terkait diperlukan untuk menjelaskan dasar penggunaan akses tersebut. Jika Pemda menyiapkan penjualan aset melalui lelang atau mengkaji penyewaan tanah dan bangunan, hasil penilaian dapat menjadi dasar pertimbangan nilai penjualan atau besaran sewa sesuai tujuan penugasan. Pedoman BMD mengatur peran Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk tanah dan bangunan.

Jika Pemda menugaskan Penilai Publik melalui KJPP, peta situasi dan data topografi membantu penilai merencanakan inspeksi, memeriksa akses dan kondisi lereng, serta memilih pembanding yang sepadan sebelum menyimpulkan nilai wajar atau nilai sewa sesuai dasar nilai yang digunakan (Kemendagri, 2016 dan 2024).

Data yang Dapat Disiapkan untuk Penilai

Data awal meliputi identitas aset, sertifikat atau surat ukur, alamat, luas menurut dokumen, foto, dan informasi tata ruang yang tersedia. Peta dapat menyertakan garis batas, jalan masuk, serta posisi bangunan. Setiap unsur perlu dilengkapi keterangan sumber dan tanggal agar penilai dapat menilai kecocokannya dengan kondisi yang diperiksa.

Apabila luas hasil GIS berbeda dari luas yang tercatat, kedua angka dapat disampaikan bersama sumber dan metode perolehannya. Perbedaan dapat berasal dari batas hasil interpretasi, pemecahan bidang, atau dokumen yang belum diperbarui. Penilai dapat menentukan data mana yang relevan dan apakah pemeriksaan tambahan diperlukan.

Menyusun Peta Situasi dan Daftar Atribut

Peta situasi dapat mencantumkan batas, jalan, bangunan, unsur sekitar, dan arah utara. Dalam lampiran digital, setiap objek dihubungkan dengan nomor register atau kode bidang. Data yang masih berupa perkiraan perlu ditandai agar penilai bisa menentukan bagian yang memerlukan konfirmasi.

Jika objek memiliki beberapa bidang, buat daftar yang menunjukkan hubungan antarbidang dan sumber luasnya. Misalnya, kantor Pemda menempati dua sertifikat, sementara bangunan utama
melintasi area yang terlihat sebagai satu kompleks. Peta dan tabel yang konsisten memudahkan penilai memeriksa seluruh objek sesuai ruang lingkup pekerjaan.

Menyiapkan Paket Data untuk Satu Objek Penilaian

Misalkan objeknya berupa kantor Pemda pada dua bidang dengan satu jalan masuk bersama. Paket data dapat berisi peta situasi, daftar bidang, luas sesuai tiap dokumen, serta foto akses. Keterangan pada peta menjelaskan bagian mana yang ditarik dari surat ukur dan bagian mana yang masih merupakan interpretasi. Jika akses melewati bidang lain, tandai lintasannya dan cantumkan dokumen yang tersedia untuk ditelaah.

Penilai dapat menggunakan paket tersebut untuk merencanakan inspeksi dan memeriksa faktor yang memengaruhi penilaian. Lokasi yang dekat jalan arteri secara garis lurus bisa memiliki akses kendaraan yang memutar. Dua aset dengan luas serupa juga dapat berbeda dari segi bentuk dan bagian lahan yang bisa digunakan. Peta membantu menemukan perbedaan itu sebelum informasi dari lapangan dan data pasar dianalisis.

Apabila data direvisi setelah penugasan berjalan, kirim versi baru bersama daftar perubahan. Misalnya, koreksi ID bidang, penambahan surat ukur, atau perubahan status batas. Penilai kemudian dapat melihat apakah perubahan itu memengaruhi objek yang ditelaah atau asumsi yang dipakai. Ruang lingkup penilaian dan ketentuan profesi tetap menjadi rujukan bagi penilai ketika menetapkan informasi yang dapat digunakan (Kementerian Keuangan, 2019).

Peran Peta dalam Proses Penilaian

Peta membantu meninjau akses, bentuk bidang, topografi, dan hubungan dengan penggunaan di sekitarnya. Misalnya, dua bidang yang sama-sama dekat jalan utama dapat memiliki akses berbeda karena salah satunya dilalui saluran atau jalan masuk bersama. Informasi spasial membantu penilai mengenali keadaan tersebut sebelum menetapkan langkah pemeriksaan.

Penilaian mengikuti tujuan penugasan dan prosedur yang berlaku. Penilai menggunakan informasi spasial bersama dokumen dan data lain yang diperlukan. Apabila batas yang tersedia masih indikatif, status itu perlu disampaikan agar ketidakpastian dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan.

Mendukung Inspeksi dan Telaah Data Pasar

Sebelum inspeksi, data spasial membantu menyusun urutan kunjungan dan memeriksa akses. Pada tahap telaah, penilai dapat meninjau hubungan lokasi dengan pusat kegiatan serta aset atau transaksi pembanding yang tersedia. Kedekatan pada peta hanya satu unsur. Kesamaan penggunaan, ukuran, akses, dan kondisi pasar juga perlu diperiksa.

Bila  data topografi tersedia, tim dapat menunjukkan bagian lahan yang relatif datar atau memiliki kendala lereng. Informasi ini membantu penilai merumuskan pertanyaan dan menentukan apakah diperlukan penelaahan teknis tambahan. Data perlu disampaikan bersama metode dan tanggalnya supaya tingkat rincian dapat dinilai.

Menguji Pembanding dari Akses yang Benar-benar Tersedia

Dalam telaah awal untuk penilai, dua bidang yang berjarak 300 meter di peta bisa memiliki akses yang sangat berbeda. Bidang pertama menghadap jalan kolektor. Bidang kedua hanya dapat dimasuki melalui jalan lingkungan dengan rute lebih panjang karena terpisah saluran. Tampilkan pintu masuk yang teramati, rute kendaraan, dan segmen yang status aksesnya belum jelas. Informasi tersebut membantu penilai memutuskan apakah data pasar perlu ditelaah lebih lanjut atau dikeluarkan dari kelompok pembanding.

Beri tanggal dan jenis sumber pada setiap informasi pasar yang diserahkan. Jika satu angka berasal dari transaksi dan satu lagi dari iklan penawaran, keduanya perlu diberi penanda sebelum ditampilkan bersama. Simpan tautan atau rujukan yang dapat dibuka oleh tim yang berwenang dan catat tanggal pengambilan data. Jika rujukan lokasi hanya berupa alamat perkiraan, berikan simbol titik perkiraan agar pengguna tidak salah membaca posisi pada peta pembanding.

Saat menerima revisi geometri dari pengelola aset, kirim daftar objek yang berubah dan jelaskan dampaknya pada bahan penilaian. Perubahan letak pintu masuk, luas bagian yang dapat dipakai, atau keterkaitan bangunan dengan bidang lain dapat mengubah pemeriksaan yang perlu dilakukan. Paket data yang baik menunjukkan versi yang digunakan dan membiarkan penilai mengulangi penelaahan atas bagian yang terdampak tanpa mengulang pemeriksaan semua objek.

Menangani Selisih sebelum Serah Terima Data

Jika batas poligon dan dokumen menunjukkan perbedaan, serahkan keduanya dengan catatan sumber. Penilai dapat mempertimbangkan perbedaan tersebut sesuai ruang lingkup penugasan. Untuk bidang yang masih memerlukan pemeriksaan, daftar masalah dapat mencantumkan jenis informasi yang belum tersedia, seperti surat ukur, konfirmasi akses, atau data penggunaan. Dengan catatan tersebut, pengelola aset dan penilai dapat membahas kebutuhan data secara konkret.

Menyepakati Ketelitian Data Pendukung Penilaian

Pada awal penugasan, penilai dan pengelola aset dapat menyepakati bentuk data yang diperlukan. Untuk meninjau akses, peta situasi dengan jalan dan foto yang dapat ditelusuri mungkin sudah cukup. Apabila luas bagian yang dapat dibangun memengaruhi hasil secara material, diperlukan geometri serta informasi pembatasan ruang yang lebih andal. Catat apakah data topografi berasal dari survei, model elevasi, atau sumber lain dengan tingkat rincian berbeda.

Untuk bidang dengan potensi pengembangan, peta dapat membantu menunjukkan area yang terkena pembatasan, hubungan dengan jalan masuk, dan bagian yang ditempati bangunan. Informasi tersebut dapat diringkas dalam lembar data objek bersama dokumen yang dirujuk. PP 21/2021 memberi kerangka untuk membaca kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam kajian formal, penilai dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan ruang dan menyatakan asumsi yang masih perlu dikonfirmasi sebelum menarik kesimpulan (Pemerintah RI, 2021).

Kesimpulan

Data spasial yang tertata membantu KJPP mengidentifikasi objek dan menyiapkan penilaian. Nilai informasi tersebut bergantung pada keterlacakan sumber serta kejelasan status batas dan luas yang disampaikan.

Daftar Pustaka

International Valuation Standards Council.. International Valuation Standards. Diakses 13 November 2026.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2026). Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah.

Kementerian Keuangan. (2019). PMK Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor. (2024). Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014, 2020). PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.