Oleh: Rangga Sulaiman, S.T., dan Mohamad Arszandi Pratama, S.T., M.Sc.
Tanah dan bangunan milik pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari
penyelenggaraan pelayanan publik hingga penyediaan fasilitas penunjang kegiatan
pemerintahan. Informasi yang dibutuhkan untuk mengelolanya meliputi lokasi, luas, dokumen
kepemilikan, unit pengguna, dan kondisi pemanfaatan. Informasi tersebut dapat tersimpan di
beberapa unit kerja dan diperbarui pada waktu yang berbeda.
Karakteristik Aset Tanah dan Bangunan
Tanah dan bangunan dicatat sebagai kelompok aset tetap yang berbeda. Sebidang tanah dapat
menampung beberapa bangunan, sedangkan satu kompleks pelayanan dapat menempati lebih
dari satu bidang tanah. Apabila hubungan itu tidak dicatat, perubahan pada satu bangunan dapat
keliru dianggap sebagai perubahan atas seluruh bidang. Identitas tanah dan bangunan perlu
dipertahankan masing-masing serta dihubungkan melalui nomor register atau relasi dalam basis
data (Kemendagri, 2021).
Luas yang tercantum pada sertifikat, luas pada daftar aset, dan luas hasil penggambaran di GIS
perlu disimpan menurut sumbernya. Misalnya, selisih luas antara poligon indikatif dan surat
ukur dapat timbul karena operator mengikuti pagar yang terlihat, sementara batas dalam
dokumen mengikuti titik yang berbeda.
Dalam pedoman pengelolaan BMD, Barang Milik Daerah mencakup barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD serta barang dari perolehan lain yang sah. Tanah dan bangunan
merupakan aset tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau pelayanan
publik. Keduanya sering menyumbang porsi besar nilai aset tetap karena harga perolehan lahan,
biaya pembangunan, dan masa manfaat yang panjang. Besarnya porsi tersebut dapat dilihat pada
neraca masing-masing Pemda (Kemendagri, 2016 dan 2024).
Membaca Riwayat Perolehan Aset
Cara memperoleh tanah memengaruhi jenis dokumen yang perlu ditelusuri. Tanah untuk kantor
kecamatan dapat berasal dari pembelian, sementara tanah untuk fasilitas lingkungan bisa tercatat
setelah serah terima dari pengembang. Pada kasus pertama, petugas biasanya memulai dari arsip
pengadaan dan dokumen pertanahan. Pada kasus kedua, berita acara dan lampiran bidang yang
diserahkan membantu menentukan objek yang dicatat. Tanggal perolehan dan tanggal
penerbitan sertifikat perlu disimpan sebagai informasi tersendiri karena keduanya menjawab
pertanyaan yang berbeda.
Riwayat bangunan juga penting. Pembangunan ruang kelas tambahan mengubah catatan
bangunan dan kondisi pemanfaatan tanah. Apabila halaman sekolah berada pada bidang lain,
setiap bidang perlu ditelusuri sesuai dokumennya. Hubungan antara aset dan lokasi sebaiknya
menggambarkan keadaan tersebut agar laporan luas tanah serta daftar bangunan dapat diperiksa
secara terpisah.
Satu Kompleks, Beberapa Objek Pengelolaan
Bayangkan satu kompleks kantor kecamatan yang menempati dua bidang hasil perolehan
berbeda. Di atasnya ada gedung kantor, gudang, dan rumah dinas. Bentuk pagar terluar memang
mudah digambar, tetapi satu poligon pagar menyembunyikan pertanyaan yang penting bagi
pengelola barang. Bidang mana yang menampung rumah dinas? Apakah aksesnya melalui
bidang yang sama? Jika gudang dihapus dari daftar bangunan, catatan tanah mana yang masih
aktif? Pertanyaan ini baru terjawab jika bidang tanah, bangunan, dan kompleks mempunyai
pengenal masing-masing dan dapat ditelusuri hubungannya.
Untuk bangunan yang berdiri di atas dua bidang, simpan hubungan bangunan dengan keduanya.
Luas lantai gedung tetap dicatat satu kali pada objek bangunan. Bila laporan per bidang
membutuhkan luas tapak yang beririsan, hitung luas masing-masing irisan sebagai atribut
turunan dan sebutkan sumber geometrinya. Cara ini mencegah luas gedung dihitung ganda saat
rekap per kecamatan. Prinsip yang sama berlaku ketika satu objek fisik dikelola bersama oleh
beberapa perangkat daerah. Simpan hubungan penggunaan secara terpisah agar perpindahan
pengguna tidak mengubah identitas tanah.
Kasus yang berbeda muncul ketika register masih mencatat tanah induk setelah beberapa bagian
dialihkan. Untuk menelusurinya, susun riwayat menurut tanggal dokumen dan cari apakah entri
induk berstatus aktif, ditutup, atau masih menunggu pembaruan. Rekap luas perlu memilih
keadaan pada tanggal tertentu agar luas induk dan hasil pecahan tidak dijumlahkan bersamaan.
Jika dokumen belum menjawab kapan perubahan berlaku, letakkan selisih di daftar penelusuran
dan cantumkan siapa yang memegang arsip peralihannya.
Problematika Pengelolaan Aset
Salah satu persoalan muncul ketika arsip menyebut nama kampung lama atau batas yang memakai nama pemilik tanah pada saat pengukuran. Penelusuran dapat dimulai dari desa, nomor surat ukur, dan sketsa bidang. Jika ditemukan beberapa lokasi yang cocok, informasi tambahan dari pengelola aset diperlukan untuk menentukan lokasi yang dimaksud. Jika sengketa akses berkaitan dengan posisi pagar, survei topografi dapat mendokumentasikan letak pagar dan jalan masuk untuk dibandingkan dengan gambar bidang.
Persoalan lain berkaitan dengan kondisi penguasaan. Bangunan atau kegiatan yang tampak pada citra memberi petunjuk tentang penggunaan fisik pada tanggal perekaman. Status penggunaan dan kepemilikan perlu diperiksa melalui dokumen serta, apabila diperlukan, pemeriksaan lapangan. Ketentuan pendaftaran tanah juga mengatur proses penetapan batas bidang (Pemerintah RI, 1997).
Misalnya, tanah yang belum bersertifikat sudah dipagari dan digunakan pihak ketiga, sementara gambar bidang dan posisi pagar menunjukkan batas yang berbeda. Pengelola perlu mendokumentasikan penguasaan fisik dan menelusuri dasar penggunaan serta dokumen kepemilikan. Aset mangkrak, seperti gudang yang lama kosong, juga perlu diperiksa kondisi, akses, dan status penggunaannya sebelum diusulkan untuk pemanfaatan.
Perbedaan antara Keberadaan Fisik dan Status Administratif
Sebuah bidang bisa mempunyai sertifikat yang lengkap meskipun aksesnya sulit ditemukan dari jalan umum. Sebaliknya, bangunan pelayanan yang sudah lama berdiri dapat dikenali dengan mudah ketika arsip tanahnya belum lengkap. Kedua keadaan memerlukan tindakan yang berbeda. Pada kasus pertama, petugas perlu menemukan akses dan lokasi yang dapat ditunjukkan di peta. Pada kasus kedua, penelusuran dokumen kepemilikan dan riwayat penggunaan menjadi pekerjaan utama.
Perbedaan status itu dapat ditampilkan pada register. Misalnya, kolom status lokasi diisi berdasarkan hasil pencocokan, sedangkan kolom dokumen menyatakan apakah sertifikat dan surat ukur tersedia. Pemisahan ini membantu petugas menentukan apakah ia perlu membuka arsip, berkoordinasi dengan unit pengguna, atau memeriksa objek di lapangan.
Penanganan Perbedaan Luas dan Batas
Bila dua sumber memberikan luasan berbeda, pemeriksaan dimulai dari satuan, tanggal, dan ruang lingkup setiap catatan. Daftar lama mungkin merujuk pada tanah induk, sedangkan peta hanya menampilkan bagian yang masih dipakai. Selisih juga dapat muncul karena bidang digambar dari pagar, jalan, atau pematang yang kedudukannya berbeda dari batas pada dokumen. Alasan awal tersebut perlu dicatat agar pemeriksaan dapat dilanjutkan.
Sebagai ilustrasi, gudang Pemda dan rumah dinas menempati satu kompleks yang tampak dikelilingi pagar. Dokumen kemudian menunjukkan bahwa kompleks itu terdiri atas dua bidang. Dalam basis data, dua bidang tetap mempunyai identitas tersendiri, sementara bangunan dapat dihubungkan ke bidang tempatnya berdiri. Hasil ini membuat perubahan penggunaan salah satu bangunan lebih mudah ditelusuri tanpa mengubah catatan tanah lainnya.
Pemutakhiran Setelah Pemeriksaan
Pada setiap pembaruan, simpan rujukan yang mendasarinya, tanggal perubahan, dan catatan petugas. Jika dokumen baru baru mengonfirmasi lokasi, status garis batas masih dapat dicatat sebagai indikatif. Pengelola barang kemudian dapat memilih tindakan yang sesuai, misalnya melengkapi lampiran, menyelaraskan register, atau meminta pengukuran pada bidang yang bermasalah.
Membedakan Nilai Buku dari Luas pada Peta
Pada pemeriksaan aset, tim GIS sering menerima angka luas bersama nilai perolehan. Kedua kolom itu mempunyai fungsi berbeda. Luas membantu mengenali objek dan membandingkannya dengan dokumen fisik. Nilai perolehan mengikuti bukti transaksi serta pencatatan aset. PSAP 07 membahas pengakuan dan pengukuran aset tetap. Apabila bentuk bidang diperbaiki setelah ditemukan surat ukur, perubahan luas hasil GIS dapat dicatat sebagai hasil pemeriksaan spasial. Bagian akuntansi kemudian menilai apakah ada alasan memperbarui catatan keuangan berdasarkan bukti yang tersedia (Pemerintah RI, 2010).
Pada tanah yang diserahkan bersama bangunan, arsip perolehan kadang hanya memuat satu nilai keseluruhan. Tim pemetaan dapat menunjukkan bidang serta posisi bangunan pada peta dan mengaitkannya dengan register masing-masing. Untuk penelaahan biaya, pengelola membutuhkan data tambahan yang menjelaskan komponen perolehan. Menyimpan riwayat perolehan memudahkan penelusuran apabila kompleks tersebut kemudian dibagi untuk dua unit pelayanan.
Kesimpulan
Pengelolaan tanah dan bangunan dimulai dengan identitas aset yang konsisten dan dokumen yang dapat ditelusuri. Peta membantu menunjukkan hubungan antara aset dan lokasinya sekaligus menandai perbedaan yang perlu diperiksa oleh pengelola barang.
Daftar Pustaka
Kementerian ATR/BPN. (2021). Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.
Kementerian Dalam Negeri. (2021). Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2018). Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (1997). PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.08 PSAP 07.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014, 2020). PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.




