Oleh: Rangga Sulaiman, S.T., dan Mohamad Arszandi Pratama, S.T., M.Sc.
Inventarisasi tanah membantu pemerintah daerah mengetahui aset yang tercatat, dokumen yang mendukung pencatatannya, dan perkara yang perlu ditindaklanjuti. Pada wilayah dengan aset tersebar, pekerjaan ini dapat dimulai dengan menata daftar barang dan arsip sebelum menentukan lokasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Persiapan Data dan Dokumen
Tahap persiapan mencakup penyusunan daftar aset serta pengumpulan dokumen sumber. Informasi awal yang berguna antara lain nomor register, unit pengguna, alamat, luas tercatat, nomor sertifikat, dan nomor surat ukur apabila tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil inventarisasi (Kemendagri, 2021).
Setiap dokumen perlu dikaitkan dengan catatan aset yang sesuai. Sebagai contoh, nomor sertifikat yang sama pada dua baris dapat menunjukkan pencatatan ganda atau dua catatan yang masih mengacu pada sertifikat induk. Petugas perlu menelaah riwayat dokumennya sebelum memperbarui daftar.
Menyusun Daftar Kerja sebelum Membuka Peta
Daftar kerja dapat dikelompokkan menurut unit pengguna dan wilayah administrasi. Cara ini membantu menemukan berkas yang tercecer dan menyusun urutan pemeriksaan berdasarkan data yang tersedia. Identitas yang sudah dipakai dalam daftar BMD dipertahankan agar catatan tetap dapat dicari meskipun nama jalan atau wilayah berubah.
Saat menerima arsip, petugas dapat mencatat dokumen yang tersedia untuk tiap bidang. Informasi tersebut mencakup jenis dokumen, nomor, tanggal, dan apakah salinan dapat dibaca. Satu sertifikat dapat mempunyai beberapa lampiran. Nomor surat ukur sebaiknya dicatat sejak awal agar petugas tidak perlu membaca ulang seluruh berkas untuk menemukan gambar bidang.
Menghitung Beban Kerja dari Jenis Berkas
Paket berkas yang sudah memuat desa, surat ukur, dan gambar bidang biasanya membutuhkan pekerjaan berbeda dari paket yang hanya berisi nama aset. Pilot sebaiknya mencatat waktu untuk membuka arsip, mencari lokasi, memeriksa kecocokan, dan menyiapkan catatan. Bila waktu hanya dihitung dari saat operator mulai menarik garis, kebutuhan tenaga untuk mencari dokumen akan hilang dari estimasi. Catat juga waktu tunggu jawaban perangkat daerah secara tersendiri supaya penyebab keterlambatan terlihat.
Sebagai simulasi, anggap ada 4.500 entri yang rata-rata perlu 10 menit dan 3.000 entri yang perlu 30 menit. Totalnya 2.250 jam kerja sebelum pemeriksaan ulang. Jika pilot kemudian menunjukkan bahwa separuh kelompok kedua masih membutuhkan tambahan 15 menit untuk memeriksa arsip, beban naik 375 jam. Perubahan ini menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen lebih menentukan kapasitas tim daripada jumlah poligon yang mampu digambar seorang operator per hari. Gunakan proporsi dari berkas aktual untuk menyusun ulang estimasi produksi.
Pada pelaporan, simpan tanggal perubahan status dan sebab setiap berkas tertahan. Sebuah kasus yang selesai ditelaah bisa berstatus lokasi teridentifikasi, batas masih indikatif, atau belum
terlacak. Ketiga status tersebut memerlukan tindak lanjut yang berbeda. Pengelola dapat meneruskan daftar berkas yang menunggu dokumen kepada pemegang arsip, sementara penelaah GIS fokus pada bidang yang sudah mempunyai petunjuk lokasi tetapi garis batasnya masih meragukan.
Pelaksanaan dan Tindak Lanjut
Pencarian lokasi dapat dimulai dari petunjuk desa, jalan, saluran, atau sketsa pada surat ukur. Hasil pencarian dicatat bersama rujukannya. Bidang yang berhasil dikenali tetapi belum memiliki dasar untuk menetapkan garis persisnya dapat dipetakan secara indikatif. Kasus dengan lokasi yang masih meragukan dicatat untuk dikonfirmasi oleh pengelola barang atau diperiksa di lapangan sesuai lingkup pekerjaan. Jika dua kandidat lokasi masih sama kuat setelah telaah arsip, survei lapangan dapat difokuskan pada unsur pembeda seperti posisi pintu masuk dan bentuk jalan di sekitarnya.
Laporan inventarisasi perlu menunjukkan status setiap aset beserta tindak lanjutnya. Untuk tanah yang masih dipakai sebagai sekolah atau kantor, informasi tentang unit pengguna membantu petugas memeriksa dokumen penggunaan. Untuk tanah yang diduga belum dimanfaatkan, kondisi aktual perlu dikonfirmasi sebelum diusulkan untuk pemanfaatan.
Untuk mengatur pemeriksaan hasil, pisahkan pemilihan berkas bermasalah dari sampel yang mewakili hasil produksi. Kelompok pertama berguna untuk mencari penyebab kesalahan, misalnya dokumen ganda atau identifikasi desa yang berubah. Kelompok kedua membantu menilai seberapa sering kesalahan muncul pada pekerjaan biasa. Bila hanya kasus sulit yang diperiksa, hasilnya akan membesar-besarkan masalah produksi. Bila hanya berkas lengkap yang diperiksa, tim dapat melewatkan masalah sistematis pada kelompok yang sulit. Simpan alasan pemilihan masing-masing berkas agar rekap pemeriksaan dapat ditafsirkan dengan benar.
Dalam register, tandai aset yang digunakan untuk pelayanan publik, seperti sekolah dan kantor dinas, beserta unit pengguna dan fungsi yang harus dipertahankan. Untuk aset yang berpotensi dimanfaatkan secara komersial, catat kondisi fisik, status penggunaan, dan tindak lanjut kajian kelayakannya. Kategori potensi pemanfaatan membantu menyusun daftar kerja sebelum ada keputusan resmi.
Menetapkan Status dan Menelusuri Selisih
Satu berkas dapat selesai diteliti meskipun hasilnya masih memerlukan verifikasi. Status yang berguna antara lain lokasi ditemukan, batas indikatif, dan lokasi belum teridentifikasi. Setiap status disertai alasan singkat, seperti alamat terlalu umum atau dokumen menunjukkan dua luasan berbeda. Apabila ada pengukuran terdahulu yang dapat ditempatkan pada peta, rujukannya dicatat bersama hasil pencocokan.
Pemeriksaan mutu dapat dimulai dari kelengkapan ID, geometri, dan hubungan dengan dokumen. Catatan yang memiliki selisih luas besar atau tumpang tindih diperiksa kembali oleh petugas lain. Untuk tanah yang sedang digunakan, keterangan dari unit pengguna dapat membantu memastikan fungsi saat ini. Untuk tanah yang diduga kosong, foto lama dan citra memberi konteks, sementara kondisi terbaru membutuhkan konfirmasi sesuai kebutuhan.
Menetapkan Ukuran Kemajuan Inventarisasi
Jumlah berkas yang dibuka dan jumlah lokasi yang berhasil dikenali sebaiknya dihitung terpisah. Misalnya, dari 40 berkas uji, 26 dapat dipetakan berdasarkan dokumen yang memadai, delapan baru dapat diidentifikasi lokasinya, dan enam masih membutuhkan petunjuk. Angka ilustratif ini menunjukkan mengapa target berkas yang ditelusuri berbeda dari target poligon yang dapat diserahkan. Komposisi hasil awal juga membantu menentukan apakah pekerjaan perlu dilanjutkan dengan permintaan dokumen atau peninjauan lokasi.
Kegiatan inventarisasi dapat dilaksanakan bertahap sesuai pengaturan objek dan penetapannya dalam Permendagri 47/2021. Di Kabupaten Bogor, alur kerja juga perlu dibaca bersama ketentuan daerah mengenai pengelolaan BMD dan SOP yang berlaku. Pengelola dapat memakai pengelompokan wilayah atau unit pengguna untuk membagi tahap kerja, lalu menentukan berkas mana yang harus ditindaklanjuti lebih dulu (Pemkab Bogor, 2018 dan 2021).
Pada akhir satu tahap, rekap dapat menghubungkan masalah dengan tindakan yang terukur. Kekurangan surat ukur diarahkan ke penelusuran arsip. Lokasi yang memiliki dua kandidat membutuhkan petunjuk pembeda. Selisih antara catatan dan penggunaan fisik dapat diteruskan kepada unit pengguna. Jika pengecekan fisik memang ditugaskan, daftar ini membantu tim menyiapkan kunjungan dengan tujuan yang jelas.
Penyampaian Hasil kepada Pengelola Barang
Laporan dapat mencantumkan jumlah berkas yang ditelusuri, jumlah bidang yang dipetakan, dan jumlah kasus yang belum selesai beserta penyebabnya. Daftar tindak lanjut perlu menyebutkan data yang masih diperlukan, seperti surat ukur lengkap atau penunjuk lokasi. Struktur ini memudahkan Pemda meneruskan pekerjaan melalui unit pengguna dan memperbarui hasil ketika dokumen tambahan tersedia.
Menyiapkan Prioritas dari Hasil Pendataan
Hasil pendataan dapat dipakai untuk mengatur jenis tindak lanjut. Bidang yang sedang digunakan untuk layanan penting perlu diberi perhatian apabila dokumen kepemilikan belum ditemukan. Pada lahan kosong, petugas dapat memprioritaskan kasus ketika letak dan status penguasaannya sama-sama belum pasti. Urutan pemeriksaan akan lebih mudah disepakati jika dasar prioritas dicatat bersama nama unit yang dapat menindaklanjutinya.
Untuk bidang yang diperiksa ulang, register perlu menyimpan tanggal pemeriksaan dan kesimpulan yang dicapai. Jika petugas baru mendapat konfirmasi dari unit pengguna, catat isi konfirmasi dan apakah masih ada dokumen yang perlu dicari. Jika ditemukan dokumen serah terima, hubungkan dokumen itu dengan nomor aset terkait. Pengelola dapat membaca daftar tindak lanjut bersama klasifikasi pencatatan aset tetap pada PSAP 07, khususnya ketika penyelesaian kasus berpotensi memengaruhi pengakuan atau penyajian aset dalam laporan (Pemerintah RI, 2010).
Kesimpulan
Daftar aset, dokumen sumber, dan catatan hasil identifikasi merupakan dasar inventarisasi yang dapat diperiksa ulang. Pemetaan membantu mengarahkan pemeriksaan ke aset yang lokasi atau batasnya masih memerlukan konfirmasi.
Jika Pemda membutuhkan dukungan untuk memeriksa kondisi fisik dan mencocokkan hasilnya dengan register, hubungi PT Kreasi Handal Selaras untuk mendiskusikan survei inventarisasi fisik di lapangan.
Daftar Pustaka
Kementerian ATR/BPN. (2021). Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.
Kementerian Dalam Negeri. (2021). Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2018). Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2021). Perbup Bogor Nomor 109 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (1997). PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.08 PSAP 07.




